Korea Utara: banjir dahsyat, Kim Jong Un menolak bantuan internasional
Rezim Kim Jong Un telah memutuskan untuk menangani keadaan darurat secara mandiri
Hujan deras yang melanda Korea Utara pada akhir Juli menyebabkan banjir besar dan kerusakan parah pada infrastruktur, menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Terlepas dari gawatnya situasi, rezim Kim Jong Un memutuskan untuk menangani keadaan darurat secara mandiri, dan menolak bantuan internasional yang ditawarkan oleh beberapa negara.
Bencana yang sunyi
Wilayah barat laut Uiju dan Sinuiju terkena dampak paling parah akibat banjir, dengan kerusakan besar pada infrastruktur, perumahan dan lahan subur. Menurut media pemerintah Korea Utara, lebih dari 15,000 orang mengungsi dan sekitar 4,000 rumah hancur. Untuk mengatasi keadaan darurat ini, rezim telah memutuskan untuk memindahkan sementara para tunawisma ke ibu kota, Pyongyang.
Kim Jong Un memimpin bantuan
Diktator Korea Utara secara pribadi mengunjungi daerah yang terkena dampak, dan menyamar sebagai koordinator operasi bantuan. Meskipun gambar resmi menunjukkan Kim Jong Un mengawasi operasi tersebut, media Korea Selatan mengatakan situasinya jauh lebih serius daripada yang diakui rezim tersebut dan jumlah korban tewas bisa mencapai lebih dari seribu orang.
Penolakan yang dimotivasi oleh propaganda
Rezim Korea Utara membenarkan penolakannya untuk menerima bantuan internasional dengan menyebut laporan kerusakan akibat banjir sebagai “kampanye pencemaran nama baik” yang dirancang oleh Korea Selatan. Keputusan ini, serta alasan kebanggaan nasional, dapat dikaitkan dengan keinginan untuk mempertahankan kendali atas informasi dan menghindari campur tangan eksternal dalam urusan dalam negeri.
Tantangan masa depan
Rekonstruksi daerah yang terkena dampak akan memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dan akan memberikan beban berat pada negara yang sedang berjuang menghadapi krisis ekonomi yang serius. Keputusan untuk menolak bantuan internasional dapat memperburuk situasi kemanusiaan dan mengisolasi Korea Utara di kancah internasional.